PENGERTIAN SUBJEK HUKUM

Adalah sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

SUBJEK HUKUM MANUSIA

Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu

• Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.
  
• Orang yang berada dalam pengampuan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan istri yang tunduk pada pasal 110 KUHP, yang sudah dicabut oleh SEMA No. 3/1963
  

SUBJEK HUKUM BADAN HUKUM

Adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu.

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
   
2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya
   

Subjek hukum = orang

• Cakap hukum        : kriterianya apabila dihukum diatas 5 tahun
  
• Tidak cakap hukum    : Kriterianya apabila dihukum dibawah 5 tahun
  
• Cacat hukum        : setelah jatuh vonis hakim
  

Pengadilan

• Negeri    : Pidana umum/menyakiti, merugikan orang lain
  
• Agama    : hak waris, hutang piutang/hukum perdata
  
• Militer    : tentara-tentara TNI
  

Badan hukum terbagi atas 2 macam, yaitu

1. Badan hukum privat
   
   Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.
   
2. Badan hukum public
   
   Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau Negara umumnya.
   

OBJEK HUKUM

Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yan berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentigan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik.

Kemudian, berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni :

1. Benda yang bersifat kebendaan adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indra.
   
2. Benda yang bersifat tidak kebendaan adalah suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indra saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contoh merek perusahaan, paten, ciptaan musik.
   

Dalam pada itu, berdasarkan uraian di atas maka di dalam KUH Perdata benda dapat dibedakan menjadi :

1. Barang wujud dan barang tidak berwujud,
   
2. Barang bergerak dan barang tidak bergerak,
   
3. Barang dapat dipakai habis dan barang tidak dapat dipakai habis,
   
4. Barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada,
   
5. Barang uang dalam perdagangan dan barang diluar perdagangan,
   
6. Barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi.
   

Sementara itu, diantara ke enam perbedaan diatas yang paling penting adalah membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak ini penting, artinya karena berhubungan dengan empat hal adalah pemilikan, penyerahan, daluarsa, dan, pembebanan.

HUKUM BENDA

Hukum benda merupakan bagian dari hukum kekayaan, yakni hukum kekayaan merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang, sedangkan hubungan terhadap benda dengan orang disebut mempunyai hak kebendaan.

Jadi, hak kebendaan merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun benda itu berada wajib diakui dan dihormati. Dengan demikian, hak kebendaan merupakan hak mutlak, sedangkan lawannya adalah hak nisbi atau hak relatif.

• Hak mutlak terdiri dari hak kepribadian, hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, dan hak mutlak atas sesuatu benda inilah yang disebut hak kebendaan.
  
• Hak nisbi (hak relatif) adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang-piutang, sedangkan utang-piutang timbul dari perjanjian dan undang-undang.
  

HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT SEBAGAI PELUNASAN (HAK JAMINAN)

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan, jika debitur melakukan wanspresatasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

Unsur-unsur dari jaminan, yaitu

1. Merupakan jaminan tambahan
   
2. Diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur
   
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
   

Kegunaan dari jaminan, yaitu

1. Memberi hak dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitur melakukan cidera janji
   
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya/proyeknya dengan merugikan diri sendiri dapat dicegah.
   
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya misalnya dalam pembayarn angsuran pokok kredit tiap bulannya.
   

Syarat-syarat benda jaminan

1. Mempermudah diperolehnya kredit bagi pihak yang memerlukannya
   
2. Tidak melemahkan potensi/kekuatan si pencari kredit untuk melakukan dan meneruskan usahanya.
   
3. Memberikan informasi kepada debitur, bahwa barang jaminan setiap waktu dapat di eksekusi, bahkan diuangkan untuk melunasi utang si penerima (nasabah debitur)
   

Manfaat benda jaminan bagi kreditur.

1. Terwujudnya keamanan yang terdapat dalam transaksi dagang yang ditutup
   
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur
   

Manfaat benda bagi jaminan debitur, adalah untuk memperoleh fasilitas kredit dan tidak khawatir dealam mengembangkan usahanya.

Penggolongan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu

1. Jaminan yang bersifat umum
   
2. Jaminan yang bersifat khusus
   
3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan
   

Penggolongan jaminan beerdasarkan objek/bendanya, yaitu

1. Jaminan dalam bentuk benda bergerak
   
2. Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak
   

Penggolongan jaminan berdasarkan terjadinya, yaitu

1. Jaminan yang lahir karena undang-undang
   
2. Jaminan yang lahir karena perjanjian
   

MACAM-MACAM PELUNASAN PIUTANG

1. Pelunasan utang dengan jaminan umum
   
   Pelunasan utang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131-1132 KUH Perdata yaitu segala kebendaan/harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberi utang kepadanya.
   
2. Pelunasan utang dengan jaminan khusus
   
   Dalam pada itu, merupakan hak khusus bagi jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia
   

• Gadai
  
  adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Selain itu, memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu harus didahulukan.
  
  Sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut
  
  • Gadai adalah untuk benda bergerak.
    
  • Gadai bersifat accesoir, artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok, yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar utangnya kembali.
    
  • Adanya sifat kebendaan
    
  • Benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai, atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.
    
  • Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.
    
  • Hak preferensi (hak untuk didahulukan)
    
  • Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang.
    
• Hipotik
  
  Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perutangan.
  
  Sifat-sifat hipotik adalah sebagai berikut.
  
  • Bersifat accesoir
    
  • Hak hipotik senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapa pun benda tersebut berada.
    
  • Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain.
    
  • Objeknya benda-benda tetap.
    

Sumber :

http://iinnapisa.blogspot.com/2011/02/hak-jaminan.html

http://odebhora.wordpress.com/2011/05/17/subjek-dan-objek-hukum/

http://fridian-subjekhukum.blogspot.com/